Airlangga Hartarto Tanggapi Polemik Desil Ekonomi yang Dinilai Tidak Akurat

- Penulis Berita

Kamis, 20 Agustus 2026 - 13:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Airlangga Hartarto Tanggapi Polemik Desil Ekonomi yang Dinilai Tidak Akurat 1
Airlangga Hartarto Tanggapi Polemik Desil Ekonomi yang Dinilai Tidak Akurat 2



ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BERITAKARAWANG.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang di masyarakat mengenai kategori desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi nyata. Dalam penjelasannya, Airlangga menegaskan bahwa penentuan desil didasarkan pada data yang diperoleh melalui sensus.

Pemahaman tentang Desil dalam Konteks Ekonomi

Desil adalah pengelompokan kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi. Menurut informasi dari laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil mencakup berbagai aspek seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Basis Data untuk Penentuan Desil

Airlangga menjelaskan bahwa penentuan desil tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan pengumpulan data secara menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. “Desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN,” ujarnya dalam sebuah acara di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat.

Walaupun demikian, Airlangga tidak merinci lebih jauh mengenai kriteria spesifik yang digunakan, seperti apakah penentuan desil merujuk pada pengeluaran atau kepemilikan aset. Dia hanya memastikan bahwa seluruh indikator ekonomi dihimpun melalui metode survei yang sistematis.

Respon Publik terhadap Kategori Desil

Polemik mengenai desil ini memicu reaksi dari masyarakat. Banyak warga yang terkejut saat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui website dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Beberapa di antara mereka merasa kategori desil yang mereka terima tidak sesuai dengan kondisi finansial yang sebenarnya.

Contoh Kasus dari Masyarakat

Salah satu contoh datang dari Fitri, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat, yang mengungkapkan kekecewaannya setelah ditempatkan dalam desil 10, kategori dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Padahal, menurutnya, kondisi ekonomi keluarganya tidak mencerminkan kategori tersebut. Suaminya hanya memiliki bisnis kecil dengan penghasilan terbatas.

“Cuma punya motor, rumah juga menumpang ke orang tua, tahu-tahu desil 10,” keluhnya, menandakan ketidakpuasan yang dirasakan banyak orang.

Pentingnya Akurasi Data Ekonomi

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa akurasi data ekonomi sangat vital untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ketidakcocokan data dengan situasi nyata dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Harapan ke Depan

Ke depan, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pengumpulan dan pengolahan data, sehingga kategori desil dapat lebih akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ini juga penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program-program pemerintah dapat tepat sasaran.

Sebagai penutup, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem. Dengan data yang akurat dan transparansi yang lebih baik, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat dapat lebih terwakili dengan baik.

Berita Terkait

Menhub Tegaskan Pencabutan Izin Rute bagi Operator Kapal yang Manipulasi Data Manifest
IHSG Diprediksi Melanjutkan Tren Positif Hari Ini, Berikut Analisisnya
Danantara Menghadapi Tantangan Besar dalam Restrukturisasi BUMN Karya
Anggaran Subsidi Energi untuk 2027 Naik 20% Menjadi Rp272,94 Triliun
BERITAKARAWANG.ID – Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen: Investasi dan Ekspor Jadi Kunci Utama
FWD Insurance Syariah Resmi Dapatkan Izin Usaha dari OJK
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp32,9 Triliun untuk Sekolah Rakyat dalam RAPBN 2027
Kementerian Pertanian Targetkan Swasembada Gula Konsumsi pada 2026
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:22 WIB

AS Gandakan Program Buyback Obligasi, Purbaya: Indonesia Jadi Contoh

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:22 WIB

Fitur Unggulan Omoda O4: Mobil Listrik AI Terjangkau dengan Jarak Tempuh Jauh

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:21 WIB

Purbaya Yudhi Sadewa: Dana Rp44 Miliar untuk Bencana NTT Sudah Ditransfer Sejak Awal Agustus

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:21 WIB

Demon Hunter Ajukan Gugatan Terhadap Netflix Terkait Film Kpop Demon Hunters

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:21 WIB

Indonesia Coffee Expo 2026: Pameran Kopi Terbesar di Jakarta Akan Datang

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:20 WIB

Tragedi Kecelakaan di Jalan Ness: Mobil Tergelincir Masuk Jurang, Satu Tewas

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:20 WIB

Cuaca Panas Ekstrem Mengancam Kualitas Obat dan Vaksin: Pentingnya Rantai Dingin

Jumat, 21 Agustus 2026 - 03:20 WIB

Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik Jarak Pendek, Tindakan Provokatif di Tengah Ketegangan Global

Berita Terbaru