ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BERITAKARAWANG.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dalam upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan mengelola utang secara aktif untuk mengurangi risiko serta biaya pembiayaan.
Penerapan Strategi Pembiayaan yang Aman dan Terukur
Ferry Ardianto, Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menjelaskan bahwa strategi yang akan diterapkan bertujuan agar pembiayaan tetap aman, murah, dan terukur. “Kita akan memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal,” ujar Ferry dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta Pusat pada Rabu (19/8).
Pengelolaan Utang Secara Aktif
Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan antara utang jangka pendek dan panjang untuk mencegah penumpukan risiko. Dengan pendekatan ini, diharapkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat tetap berada pada level yang aman. Ferry menyampaikan bahwa ketidakpastian global menjadi tantangan yang harus dihadapi, termasuk terkait biaya pembiayaan dan arus modal.
Diversifikasi Risiko untuk Memitigasi Tantangan Global
Untuk mengelola risiko portofolio, pemerintah berencana untuk melakukan diversifikasi dalam hal tenor, jenis instrumen, mata uang, serta basis investor. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan suku bunga, nilai tukar, dan risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk.
Target Defisit APBN 2027
Kebutuhan pembiayaan yang telah disusun sejalan dengan target defisit APBN 2027 yang ditetapkan sebesar Rp671,12 triliun, atau sekitar 2,40 persen dari PDB. Ini merupakan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan outlook defisit pada tahun 2026 yang mencapai 2,82 persen dari PDB.
Instrumen Pembiayaan Selain Utang
Selain utang, dalam rancangan pembiayaan 2027, pemerintah juga akan memanfaatkan beberapa instrumen lain seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan sovereign wealth fund (SWF). Saldo anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai buffer untuk menghadapi ketidakpastian.
Fasilitas Likuiditas untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pemerintah juga merencanakan skema pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan masuk dalam rencana pembiayaan tahun depan.
Diversifikasi Sumber Pembiayaan
Ferry menambahkan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan akan menjadi fokus utama, termasuk melalui penerbitan Panda Bonds dan perluasan pasar keuangan domestik. Ini diharapkan dapat memberikan solusi yang pruden, inovatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan utang.
Kesimpulan
Pemerintah berharap bahwa strategi pembiayaan defisit anggaran ini dapat dilaksanakan dengan hati-hati dan efisien, melalui pengelolaan utang yang cermat, serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan.
