BERITAKARAWANG.ID – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Republik Indonesia meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera memberikan laporan mengenai profil utang pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Permintaan ini disampaikan oleh Dolfie Othoniel Frederic, anggota Banggar dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang memberikan tenggat waktu 10 hari untuk penyerahan laporan tersebut.
Pentingnya Laporan Profil Utang
Dolfie menegaskan bahwa hingga saat ini, Banggar belum menerima laporan mengenai profil utang pemerintah untuk tahun 2025. Padahal, laporan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN 2025 yang berisi rekomendasi untuk menyampaikan data tersebut telah disusun sebulan yang lalu. “Pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang, sampai saat ini kami belum terima. Laporan Panja ini dibuat 20 Juli, hari ini 20 Agustus 2026,” ujarnya dalam rapat kerja Banggar bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Urgensi Data untuk Pembahasan RAPBN 2027
Dolfie menyampaikan bahwa laporan profil utang sangat diperlukan DPR untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. “Jadi, ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan?” tanya Dolfie kepada Purbaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan Tenggat Waktu Penyerahan
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, kemudian mengusulkan agar laporan tersebut diserahkan paling lambat pada akhir November 2026. Usulan tersebut disampaikan kepada Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bahkati. Namun, Dolfie berpendapat bahwa tenggat tersebut terlalu lama, mengingat data profil utang untuk 2025 diperlukan segera untuk pembahasan RAPBN 2027.
Ketidakpuasan Terhadap Tenggat Waktu
“Lama *bener*, Pak akhir November? Kita perlu ini untuk kita masuk (ke dalam pembahasan RAPBN 2027). Harusnya besok,” tegas Dolfie, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap jangka waktu yang diusulkan.
Penjelasan Menteri Keuangan
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa data profil utang sebenarnya sudah tersedia di situs resmi Kementerian Keuangan. Namun, dia menambahkan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan internal sebelum laporan itu diserahkan kepada Banggar. “Kami bisa dua minggu ke depan selesai. Ini hanya profil utang saja, kan. Kami sudah ada sebetulnya, cuma kami perlu diskusi beberapa hari. Kasihlah waktu kamu satu minggu. Kami sampaikan satu minggu,” kata Purbaya.
Kepastian Penyerahan Laporan
Setelah mendengar kesanggupan tersebut, Banggar akhirnya memberikan waktu 10 hari kepada Purbaya untuk menyerahkan laporan profil utang pemerintah 2025. “Satu minggu? Oke, ya saya kasih waktu 10 hari, ya,” kata Said sambil mengetuk palu sebagai tanda persetujuan antara pihak pemerintah dan Banggar.
Kesimpulan
Keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan utang negara menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi. Penyerahan laporan profil utang yang tepat waktu akan membantu DPR dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam RAPBN mendatang.
FAQ
Apa yang diminta DPR kepada Menteri Keuangan?
DPR meminta Menteri Keuangan untuk segera menyerahkan laporan profil utang pemerintah terkait APBN 2025.
Mengapa laporan profil utang penting?
Laporan profil utang penting untuk pembahasan RAPBN 2027 agar DPR dapat membuat keputusan yang tepat.
Apa tenggat waktu yang diberikan DPR kepada Menkeu?
DPR memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Menteri Keuangan untuk menyerahkan laporan profil utang.
Apa alasan Menkeu tidak segera menyerahkan laporan?
Menteri Keuangan mengatakan bahwa data profil utang sudah tersedia, tetapi perlu waktu untuk diskusi internal sebelum diserahkan.
Kapan laporan Panja Pembiayaan APBN 2025 dibuat?
Laporan Panja Pembiayaan APBN 2025 dibuat pada 20 Juli.
