BERITAKARAWANG.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mengalami peningkatan signifikan seiring dengan puncak musim kemarau yang terjadi saat ini. Hal ini berakibat pada melonjaknya jumlah titik panas dan kabut asap yang mengganggu kualitas udara di berbagai daerah. Ancaman ini sangat dirasakan oleh kelompok rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan perempuan, di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan oleh pemerintah.
Data Kebakaran Hutan Terkini di Kalimantan
Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterima pada Kamis (20/8/2026), jumlah titik panas di Kalimantan masih menjadi perhatian utama. Pemantauan melalui satelit NOAA-20 mencatat sebanyak 1.478 hotspot di seluruh Kalimantan. Rincian menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi area dengan titik panas terbanyak yakni 767 titik, diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing memiliki 74 titik, dan Kalimantan Utara mencatat 3 titik.
Dalam rangka mencegah meluasnya kebakaran, BNPB bersama pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor. Ini termasuk pemantauan titik panas, pemetaan wilayah rawan, dan penentuan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringatan untuk Masyarakat dan Pemerintah Daerah
BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama karhutla. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan ketersediaan sarana serta prasarana pemadaman yang memadai.
“Masyarakat harus menghindari aktivitas pembakaran di area yang rawan terbakar. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada otoritas setempat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan efektif,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
Kualitas Udara dan Dampaknya
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kualitas udara di beberapa daerah di Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan. Menurut pemantauan BMKG pada Rabu (19/8/2026), Kalimantan Barat melaporkan 441 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sementara Kalimantan Tengah melaporkan 315 titik. Dampak dari kebakaran ini juga menyebabkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di daerah terdampak.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merespon dengan memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla selama 14 hari dari 21 Agustus hingga 4 September 2026, setelah mencatatkan 189 kejadian kebakaran yang mengakibatkan luas lahan terbakar mencapai 859,49 hektare.
Kelompok Rentan Terkena Dampak Terburuk
Data dari Pantau Gambut mengungkapkan bahwa kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan, paling terdampak oleh krisis kabut asap. Anak-anak yang memiliki sistem pernapasan yang belum sempurna berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat polusi udara. Di sisi lain, perempuan di daerah terdampak juga menghadapi beban tambahan, terutama dalam hal kesehatan dan perlindungan selama krisis ini.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan (SP), Irene Natalia Lambung, mengungkapkan bahwa situasi di Kalimantan Tengah sangat memprihatinkan. “Kualitas udara di Palangka Raya sudah mencapai tingkat berbahaya dan pemerintah perlu segera mengambil tindakan yang lebih serius untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Upaya Penanganan dan Antisipasi
Irene menekankan pentingnya adanya langkah-langkah preventif yang lebih efektif dari pemerintah untuk mencegah terulangnya bencana karhutla setiap tahun. Dia menyoroti bahwa situasi ini telah berulang dan terulang tanpa adanya solusi yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
BNPB dan pemerintah daerah terus berupaya memberikan bantuan dan memastikan langkah-langkah mitigasi yang tepat diambil untuk melindungi masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan kebakaran dan membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara buruk.
Pentingnya Kesadaran dan Tindakan Bersama
Tindakan kolektif dari masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah karhutla dan dampaknya. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan pentingnya menjaga kualitas udara, diharapkan dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan. Selain itu, ketersediaan sarana kesehatan dan dukungan bagi kelompok rentan juga perlu diperhatikan agar mereka tidak terkena dampak lebih lanjut dari krisis ini.
Dengan kondisi yang semakin mendesak, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan dampaknya di Kalimantan.
Ia mengungkapkan bahwa inti permasalahan berasal dari pengelolaan investasi lahan yang berskala besar. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diduga menjadi pemicu pembukaan lahan secara masif, namun justru masyarakat adat setempat yang disalahkan atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Masyarakat adat sering kali dijadikan kambing hitam karena kebiasaan mereka membuka lahan dengan cara membakar. Padahal, gambut dan lahan mineral biasanya dibakar terlebih dahulu untuk menarik unsur hara yang diperlukan tanaman,” jelas Irene.
Menanggapi situasi krisis ini, Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, dalam konferensi pers yang sama, mendesak pemerintah untuk tidak melakukan kompromi dengan alasan pembangunan.
Putra juga meminta pemerintah, melalui Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, untuk segera mengevaluasi izin konversi lahan gambut yang diberikan kepada korporasi besar di Kalimantan, serta memastikan pengelolaan yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan keselamatan perempuan dan anak.
“Selama perlindungan gambut masih dinegosiasikan, krisis ini akan terus menelan korban,” ujarnya.
Ambang Batas Evakuasi untuk Kelompok Rentan Harus Diperketat
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menjelaskan bahwa dampak kesehatan akibat karhutla di Kalimantan tidak dapat dipisahkan dari data lahan yang terbakar yang dirilis oleh BNPB.
“Menurut data dari BNPB, hingga 9 Agustus 2026, lahan terbakar di Kalimantan Barat mencatatkan luas terbakar yang paling besar, yaitu sekitar 28.680,47 hektare, diikuti oleh Kalimantan Tengah seluas 3.069,52 hektare dan Kalimantan Selatan seluas 383,07 hektare,” ungkap Dicky saat diwawancarai oleh Tirto, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa kualitas udara di Pontianak sempat mencapai angka 193 pada Indeks Kualitas Udara (AQI), dengan konsentrasi partikel melebihi 200 mikrogram per meter kubik pada malam hari, yang disertai dengan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebesar 5 persen.
“Kondisi ini bahkan berdampak pada negara tetangga, Kota Kuching, yang juga terimbas asap. Ini sudah menjadi krisis lintas batas, bukan sekadar masalah lokal atau nasional Indonesia,” katanya.
Dicky menjelaskan bahwa risiko kesehatan akibat paparan asap terbagi menjadi dua kategori: risiko akut yang terjadi dalam hitungan jam hingga satu minggu, dan risiko sub-akut hingga kronis yang dapat berlangsung dalam hitungan bulan hingga tahun jika paparan berulang setiap musim kemarau.
Risiko akut meliputi infeksi saluran pernapasan akut, eksaserbasi asma, penyakit paru obstruktif kronik, iritasi mata dan tenggorokan, sakit kepala, serta mual akibat paparan karbon monoksida, bahkan risiko kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang yang berkurang, hingga stres psikologis dan gangguan tidur.
Sementara itu, risiko sub-akut dan kronis dapat menyebabkan penurunan fungsi paru jangka panjang, terutama pada anak-anak, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, hingga potensi kanker paru akibat paparan yang berulang setiap tahun.
Ia mengingatkan bahwa angka kenaikan ISPA yang dilaporkan pemerintah kemungkinan besar belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Data ISPA yang disebut meningkat 5 persen ini biasanya juga tidak mencakup semua kasus, karena hanya meliputi pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan formal. Sementara warga di daerah terpencil sering kali hanya mengandalkan pengobatan mandiri di rumah. Angka kenaikan 5 persen ini kemungkinan hanya merupakan estimasi minimal, bukan gambaran kasus secara keseluruhan,” ujarnya.
Mengenai perlunya penanganan khusus untuk kelompok rentan, Dicky menegaskan bahwa ini didasarkan pada aspek fisiologis dan epidemiologis yang kuat, bukan sekadar kebijakan administratif afirmatif.
“Pada anak-anak, laju pernapasan per kilogram berat badan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sehingga dosis paparan per kilogram jaringan paru mereka lebih besar. Paru-paru anak juga masih dalam tahap perkembangan hingga usia 8 tahun, sehingga paparan PM2.5 yang kronis dapat mengganggu pertumbuhan paru secara permanen,” jelasnya.
Menurut Dicky, pada ibu hamil, PM2.5 dan karbon monoksida dapat menembus sawar plasenta dan menyebabkan hipoksia relatif pada ibu. Hal ini berhubungan dengan risiko berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, hingga gangguan pertumbuhan janin dalam kasus-kasus ekstrem.
“Efek pada ibu hamil sering kali tidak terlihat, tidak selalu menunjukkan gejala, tetapi berdampak pada janin,” katanya.
Kelompok rentan lainnya, menurut Dicky, adalah lansia dan penderita penyakit kronis yang umumnya memiliki komorbiditas seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, PPOK, atau diabetes, sehingga cadangan fisiologis kardiorespirasi mereka lebih rendah.
“Paparan yang bagi orang sehat mungkin hanya menyebabkan iritasi, tetapi pada lansia bisa memicu dekompensasi akut seperti gagal jantung, stroke, atau eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik yang berat,” ujarnya.
Kelompok rentan, menurut Dicky, mengalami efek pada dosis yang jauh lebih rendah dan tingkat keparahannya jauh lebih tinggi pada dosis yang sama dibandingkan dengan populasi umum.
“Karena itu, ambang batas evakuasi atau rekomendasi untuk tinggal di rumah bagi kelompok rentan seharusnya lebih ketat,” tegasnya.
Mengenai mitigasi, Dicky mendorong warga untuk membuat ruangan bersih di rumah dengan menutup rapat celah pintu dan jendela menggunakan lakban atau kain basah, serta memprioritaskan ruangan tersebut untuk anak-anak, ibu hamil, atau lansia.
Di tingkat pemerintah daerah, ia mendesak adanya sistem peringatan dini mengenai indeks kualitas udara secara real-time dengan ambang batas yang berbeda untuk kelompok rentan.
Selain itu, perlu disiapkan posko kesehatan dan distribusi masker N95 secara gratis, penutupan sekolah saat indeks udara tidak sehat, serta kesiapan oksigen dan obat bronkodilator di Puskesmas. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan ruang publik yang dilengkapi AC dan filter udara di sekolah, kantor kelurahan, dan posyandu.
Untuk jangka menengah hingga panjang, Dicky menekankan perlunya pencegahan struktural yang selama ini sering diabaikan.
Ia juga mendorong restorasi lahan gambut mengingat bahwa kebakaran gambut menghasilkan asap yang lebih tebal dan sulit dipadamkan.
“Penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran lahan, termasuk di area konsesi, sangat penting, karena data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar titik api berada di lahan konsesi perkebunan, bukan hanya akibat pembakaran kecil oleh petani. Jika tidak ada tindakan tegas, ini akan terus terulang dan merugikan semua pihak, terutama masyarakat,” ujarnya.
