BERITAKARAWANG.ID – Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan perlunya komitmen integritas dari setiap kepala daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (20/8/2026).
Komitmen Integritas dan Pemahaman Regulasi
Wiyagus mengingatkan bahwa penting bagi kepala daerah untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pengelolaan keuangan negara. “Tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi krusial untuk menghindari pelanggaran hukum,” ujarnya.
Dia lebih lanjut menekankan agar kepala daerah terus belajar dan memahami tanggung jawab mereka, karena semua risiko dalam pengelolaan keuangan berada di tangan mereka. “Belajar, belajar, dan belajar karena semua risiko ada di kepala daerah,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tugas Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah. Pembinaan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wiyagus menekankan pentingnya arah pembinaan yang menekankan integritas, kolaborasi, dan adaptasi dalam pemerintahan daerah.
Kolaborasi untuk Mencegah Korupsi
Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan edukasi yang dirancang oleh Kemendagri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mencegah korupsi.
Wiyagus juga mencatat bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan harus melibatkan empat aspek penting, yaitu kepemimpinan, kebijakan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta integritas. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pesan untuk Pihak Terkait
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menyampaikan harapannya agar semua pimpinan dan aparatur pemerintah daerah dapat mencermati titik-titik rawan dalam siklus pemerintahan. Dia meminta semua pihak untuk melakukan perubahan paradigma di tingkat individu guna meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini tidak ada lagi kepala daerah yang terlibat dalam masalah hukum,” tutup Wiyagus.
FAQ
Apa yang disampaikan oleh Wamendagri tentang integritas kepala daerah?
Wamendagri menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pengelolaan keuangan negara untuk mencegah pelanggaran hukum.
Apa tujuan dari Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kemendagri?
Tujuan dari Rakor adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah korupsi melalui edukasi dan kolaborasi dengan instansi terkait.
Apa saja aspek penting dalam pembenahan tata kelola pemerintahan menurut Wiyagus?
Empat aspek penting tersebut adalah kepemimpinan, kebijakan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta integritas.
Bagaimana Kemendagri berperan dalam pembinaan pemerintah daerah?
Kemendagri memberikan arahan dan pembinaan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apa harapan Wiyagus setelah kegiatan Rakor ini?
Wiyagus berharap tidak ada lagi kepala daerah yang terlibat dalam masalah hukum setelah kegiatan ini.
