BERITAKARAWANG.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, alokasi dana sebesar Rp5,3 triliun dari total pagu indikatif OIKN yang mencapai Rp6,7 triliun akan digunakan khusus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif.
Basuki menjelaskan, “Dari Rp6,7 triliun itu adalah pagu indikatif pertama. Namun, Rp5,3 triliun diperuntukkan bagi kelanjutan pembangunan yudikatif legislatif. Sisanya akan digunakan untuk pengelolaan,” ungkap Basuki saat konferensi pers di Penajam Paser Utara pada Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Antara.
Pagu indikatif OIKN dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 mengalami kenaikan sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya yang bernilai Rp6,3 triliun. Basuki menegaskan bahwa alokasi ini sejalan dengan target penyelesaian infrastruktur utama IKN yang direncanakan selesai pada tahun 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rincian Penggunaan Anggaran untuk Pembangunan Yudikatif
Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik baru, tetapi juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah ada. Saat ini, kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun, dan jumlah tersebut berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya aset yang akan diserahkan kepada OIKN dari berbagai kementerian.
Basuki menjelaskan, “Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara.” Untuk area yudikatif, pembangunan fisik ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027, mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Sonny Alissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, menginformasikan bahwa progres pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen hingga akhir tahun ini. Pengerjaan ini meliputi percepatan struktur, topping off, serta penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior.
Saat ini, untuk paket pembangunan MA dengan nilai kontrak Rp1,4 triliun, progres telah mencapai 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sedangkan untuk paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan, dengan nilai kontrak Rp1,65 triliun, progres tercatat sebesar 12,41 persen.
Pembangunan Kawasan Legislatif: Anggaran Rp8,24 Triliun
Di sisi lain, pembangunan fisik di kawasan legislatif yang meliputi Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta fasilitas pendukung lainnya juga ditargetkan selesai pada Desember 2027. Alfrits Steeve Willy Makalew, PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, mengonfirmasi bahwa nilai kontrak total untuk lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp8,24 triliun.
Rincian anggaran tersebut mencakup Gedung Sidang Paripurna dengan kontrak Rp1,24 triliun yang telah mencapai progres 12,147 persen, Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, dan DPR 2 senilai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen. Selain itu, pembangunan Gedung DPD senilai Rp1,48 triliun telah mencapai progres 9,404 persen, serta Gedung MPR senilai Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen.
Alfrits menambahkan, “Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai.” Sebelumnya, Basuki juga menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tanda bahwa pembangunan kawasan inti pemerintahan terus berlangsung dan aktivitas kenegaraan sudah mulai berpindah ke Kalimantan Timur.
Menurut Basuki, sejumlah fasilitas dasar di Plaza Seremoni dan area seberang Istana Kepresidenan IKN sudah dapat digunakan, termasuk area upacara, akses jalan, dan jaringan utilitas yang mendukung kegiatan pemerintahan. “Upacara ini menunjukkan bahwa IKN terus dibangun. Kegiatan kenegaraan sudah bisa dilakukan di sini. Masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi progresnya berjalan,” imbuh Basuki.
FAQ
Apa itu OIKN?
OIKN adalah Otorita Ibu Kota Nusantara yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara.
Berapa total alokasi anggaran untuk OIKN dalam RAPBN 2027?
Total alokasi anggaran untuk OIKN dalam RAPBN 2027 adalah Rp6,7 triliun, dengan Rp5,3 triliun dialokasikan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Apa saja yang termasuk dalam pembangunan kawasan yudikatif?
Pembangunan kawasan yudikatif mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan.
Kapan target penyelesaian pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif?
Target penyelesaian pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada Desember 2027.
Apa yang dimaksud dengan pagu indikatif OIKN?
Pagu indikatif OIKN adalah batasan anggaran awal yang ditetapkan untuk pengelolaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam RAPBN.
