ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BERITAKARAWANG.ID – Pemerintah Indonesia mengandalkan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial. Desil yang mencakup kelompok 1 hingga 4 menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan, dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru-baru ini mengungkapkan bahwa perubahan posisi desil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran penerima manfaat bansos pada triwulan III 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perubahan tersebut mencerminkan perbaikan nyata dalam kondisi ekonomi rumah tangga.
Sejauh mana desil DTSEN dapat diandalkan untuk menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat? Apa saja indikator yang seharusnya digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat? Dan bagaimana pemerintah mengantisipasi keluarga dengan pendapatan yang tidak tetap?
Tantangan Keakuratan Data dalam DTSEN
Syafruddin Karimi, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, memberikan pandangannya terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa meskipun desil cukup efektif untuk memetakan kesejahteraan relatif masyarakat, sistem ini tidak dapat dianggap sebagai gambaran akurat dari keadaan ekonomi rumah tangga saat ini.
Menurut Syafruddin, perubahan kesejahteraan rumah tangga dapat terjadi lebih cepat daripada siklus pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah. Selain itu, desil bersifat relatif, artinya posisi suatu keluarga bisa berubah seiring dengan perubahan distribusi kesejahteraan nasional, meskipun pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami perubahan signifikan.
Risiko Kesalahan dalam Pengukuran
Syafruddin mengingatkan tentang potensi exclusion error, di mana keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat, serta inclusion error, di mana keluarga yang sudah tidak lagi memerlukan bantuan masih terdaftar. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar desil dijadikan sebagai sinyal awal yang harus dilengkapi dengan verifikasi lapangan dan data kejadian seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bencana.
Dalam hal indikator, Syafruddin menekankan pentingnya tidak hanya mengandalkan pendapatan sebagai satu-satunya ukuran. Ia mengusulkan agar pemerintah mengombinasikan data mengenai pengeluaran, aset, kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, dan demografi untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan yang lebih utuh.
Mengembangkan Indikator yang Responsif
Pemahaman tentang desil penting untuk rumah tangga dengan pendapatan yang tidak tetap, seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM, yang sering mengalami fluktuasi pendapatan. Syafruddin menyarankan agar pemerintah menggunakan rata-rata pendapatan atau pengeluaran selama enam hingga 12 bulan untuk mempertimbangkan pola musiman dan faktor-faktor lain seperti utang dan kejadian yang dapat mengurangi pendapatan.
Meski desil masih bisa digunakan sebagai dasar awal untuk menentukan penerima bansos, Syafruddin mengingatkan bahwa ini tidak seharusnya menjadi satu-satunya acuan dalam program perlindungan sosial. Ia merekomendasikan agar desil digunakan sebagai first-stage screening, di mana kriteria tambahan dan verifikasi lapangan juga diterapkan.
Pentingnya Masa Transisi dan Verifikasi
Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, juga memberikan pandangan kritis tentang desil DTSEN. Ia menjelaskan bahwa desil bukan merupakan pengukuran langsung dari keadaan ekonomi rumah tangga, melainkan hasil estimasi menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) yang memiliki margin kesalahan.
Yusuf menekankan bahwa evaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya inclusion error dan exclusion error pada model PMT yang berbasis machine learning, dengan tingkat kesalahan mencapai 20-40 persen. Oleh karena itu, penting untuk melihat DTSEN secara proporsional.
“DTSEN merupakan perbaikan dibandingkan sistem data sebelumnya, tetapi hasilnya tidak selalu akurat untuk setiap rumah tangga,” jelas Yusuf.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam metodologi, karena satu angka desil digunakan untuk mengakses berbagai program pemerintah. Yusuf merekomendasikan agar pemerintah melengkapi indikator struktural dengan data yang lebih responsif, termasuk konsumsi listrik bulanan, kepesertaan jaminan sosial, dan aktivitas usaha.
Penanganan Keluarga dengan Pendapatan Tidak Tetap
Untuk rumah tangga yang memiliki pendapatan tidak tetap, Yusuf menyarankan agar pemerintah menggabungkan desil dengan peristiwa yang dapat diverifikasi, seperti kehilangan pekerjaan atau bencana. Ia menegaskan bahwa desil seharusnya hanya digunakan sebagai alat penyaringan awal dan tidak sebagai penentu tunggal.
“Desil bersifat relatif, sedangkan kebutuhan perlindungan sosial bersifat absolut. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan masa transisi bagi keluarga yang baru keluar dari kelompok prioritas,” ungkapnya.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, meskipun desil DTSEN memiliki potensi untuk membantu dalam penentuan penerima bantuan sosial, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki metode pengukuran dan indikator yang digunakan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk menerapkan verifikasi lapangan dan masa transisi bagi keluarga yang terdampak sebelum bantuan dihentikan.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan pemerintah dapat lebih akurat dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memastikan bahwa program perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
