Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat: Dampak dan Penyebabnya

BERITAKARAWANG.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyerang Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan dampak yang dirasakan oleh warga setempat. Romi, salah satu penduduk, mengungkapkan bahwa ia sudah enam hari hidup dalam kepungan asap akibat kebakaran yang terjadi di sekitar rumahnya. Meskipun lokasi kebakaran berada cukup jauh, asap dan debu hasil pembakaran tetap mengganggu aktivitas sehari-hari dan kesehatan warga.

Setiap pagi dan sore, jarak pandang di permukiman menurun drastis hingga kurang dari dua kilometer, menjadikan perjalanan menjadi lebih berisiko. Romi tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, tetapi ia mengamati bahwa api menyala dengan cepat dan kebakaran berlangsung selama enam hari tanpa henti.

Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Warga

Romi mengungkapkan bahwa kebakaran serupa terjadi setiap tahun, terutama di sekitar perkebunan sawit. Ia pernah merekam kondisi karhutla menggunakan drone dan mengunggahnya ke media sosial. Namun, pengalaman tersebut tidak berjalan mulus, karena ia pernah ditegur oleh petugas dari perusahaan sawit setempat ketika mengunggah video kebakaran tahun lalu.

“Karena pengalaman itu, tahun ini saya tidak mencantumkan lokasi detail saat mengunggah tentang kebakaran,” jelas Romi, yang meminta identitasnya disembunyikan.

Karhutla bukanlah hal baru bagi Kubu Raya. Pada Juli 2026, kebakaran terjadi di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dengan luas area terdampak mencapai lima hektare. Sebelumnya, kebakaran juga mencatatkan luas lahan terbakar sekitar 7,2 hektare di sekitar Gang RBK Raya Serdan, Kecamatan Sungai Kakap.

Asap Karhutla Menyebar Ke Wilayah Lain

Asap karhutla juga mulai menyelimuti Kota Palembang pada awal Agustus. Maryanto, seorang warga di Plaju, mengaku mencium bau asap sejak 4 Agustus. Asap tipis terlihat menyelimuti lingkungan sekitar rumahnya saat ia berangkat kerja keesokan harinya.

Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Selatan, terhitung dari 1 Januari hingga 3 Agustus 2026, terdapat 781 kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 664,87 hektare di sejumlah kabupaten dan kota.

Kenaikan Kasus Karhutla Secara Nasional

Kisah Romi dan Maryanto hanyalah dua dari banyak dampak karhutla yang terjadi saat Indonesia memasuki musim kemarau. Secara nasional, kasus karhutla mengalami peningkatan tajam. Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa luas karhutla sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare, dengan Kalimantan Barat menjadi provinsi yang mencatatkan area terbakar terbesar, sekitar 28.680,47 hektare.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini sangat signifikan. Luas areal karhutla pada paruh pertama 2026 bertambah 58.631,66 hektare atau 120 persen dibandingkan 2019; meningkat 56.383,94 hektare atau 110 persen dibandingkan 2023; dan bertambah 84.387,70 hektare atau 366 persen dibandingkan 2025.

Data SiPongi menunjukkan hingga 18 Agustus 2026, terdeteksi 2.811 titik panas di seluruh Indonesia, yang lebih dari lima kali lipat dibandingkan 502 titik panas pada Agustus 2025.

Faktor Penyebab Meningkatnya Karhutla

Karhutla terjadi tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di daerah lain seperti Riau, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Pada Maret 2026, misalnya, kebakaran terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan luas lahan terbakar mencapai puluhan hektare. Memasuki Agustus, karhutla masih terjadi di beberapa lokasi, termasuk Kalimantan Barat dan Jawa Timur, di mana area Bromo dilaporkan terbakar seluas 921,42 hektare.

El Nino Memicu Karhutla

Fenomena El Nino menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kebakaran hutan di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa El Nino 2026 telah aktif dan berada pada kategori kuat, yang diprediksi akan bertahan hingga awal 2027. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla, terutama di wilayah yang sudah rawan kebakaran.

BMKG mencatat bahwa Juli 2026 menjadi bulan terkering sejak 1991, yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang kuat. Menteri Kehutanan Raja Antoni telah mengingatkan bahwa ancaman El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan kondisi pada tahun 2015, di mana kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerusakan yang sangat besar dengan lebih dari 2,6 juta hektare hutan hangus.

Dengan meningkatnya suhu dan berkurangnya curah hujan, risiko karhutla semakin meningkat, dan masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Karhutla yang terjadi di Kubu Raya dan wilayah lain di Indonesia menunjukkan masalah serius yang harus segera diatasi. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan perlu diperkuat untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya pemahaman tentang faktor penyebab dan dampaknya, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan.

Risiko dampak El Nino terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bahkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pada 28 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala badan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas isu ini.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan akan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi diprediksi akan meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

BMKG telah mengidentifikasi lima provinsi yang menjadi prioritas untuk intensifikasi pemantauan dan pengawasan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

“Ada dua fokus utama dalam antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini. Pertama, terkait ketersediaan air dengan melakukan pengisian waduk-waduk melalui metode modifikasi cuaca dan lainnya. Kedua, mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membasahi lahan-lahan yang rentan atau yang sudah terbakar,” ujar Faisal pada Selasa, (28/7/2026).

Thomas Nifinluri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, menyatakan bahwa kondisi El Nino di tahun 2026 menjadi salah satu faktor yang menjadikan karhutla lebih mudah terjadi dan lebih sulit untuk ditangani.

Menurut Thomas, berkurangnya curah hujan dan lamanya periode tanpa hujan menyebabkan temperatur lebih mudah meningkat. Di lahan gambut, kondisi ini juga diikuti dengan turunnya muka air, sehingga sumber air untuk pemadaman menjadi terbatas.

Namun, Thomas menekankan bahwa karhutla tidak terlepas dari faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Ia mencatat adanya aktivitas manusia yang tidak produktif terhadap hutan dan lahan, termasuk pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Oleh karena itu, Thomas memandang luasnya karhutla pada semester pertama 2026 sebagai kombinasi antara faktor manusia dan kondisi iklim yang dipengaruhi oleh El Nino.

“Faktor kedua yang menyulitkan operasi pemadaman adalah akses. Kita mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi kebakaran karena situasi di lapangan yang tidak memungkinkan. Hal ini sering terjadi di lahan mineral, misalnya di area pegunungan atau daerah yang curam dan berbukit, serta danau, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan yang perlu diperhatikan sehingga bisa dibantu dengan cara lain,” kata Thomas.

Penjelasan Pakar: El Nino Bukan Penyulut Api

Sejumlah pengamat dan akademisi berpendapat bahwa El Nino dan musim kemarau panjang bukanlah penyebab utama dari karhutla. Kedua kondisi ini lebih tepat disebut sebagai faktor yang memperburuk kebakaran, karena menyebabkan vegetasi dan bahan bakar di lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar.

Akademisi sekaligus pakar forensik kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, menekankan bahwa tidak tepat jika El Nino dianggap sebagai penyebab karhutla.

Menurut Bambang, kehadiran El Nino sebenarnya dapat diprediksi dan dampaknya telah diketahui sebelum fenomena tersebut terjadi. Oleh karena itu, El Nino seharusnya diposisikan sebagai peringatan dini untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan sebagai penyebab kebakaran.

“Menurut saya tidak tepat menjadikan El Nino sebagai penyebab karhutla. Karena kehadirannya sudah diramal, diingatkan, dan hanya mempercepat proses pengeringan bahan bakar sehingga lebih mudah terbakar,” kata Bambang kepada , Rabu (13/8/2026).

Bambang menegaskan bahwa karhutla tidak terjadi begitu saja. Tetap diperlukan pemicu, baik dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Menurutnya, sekitar 99 persen karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, sementara sisanya dipicu oleh faktor alam.

Kondisi ini terlihat ketika membandingkan sebaran karhutla dengan tingkat paparan El Nino di berbagai wilayah. Kalimantan menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar pada semester pertama 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Papua, terutama bagian utara, justru mengalami tingkat panas yang lebih tinggi pada bulan Agustus.

Menurut Bambang, perbedaan ini tidak lepas dari kondisi ekologis di masing-masing wilayah. Papua masih memiliki tutupan vegetasi yang relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan, yang memiliki lebih banyak lahan terbuka akibat perubahan tata guna lahan.

Keduanya memang memiliki ekosistem gambut, tetapi tingkat kerentanannya berbeda. Gambut yang telah dibuka dan mengalami gangguan, kata Bambang, lebih sensitif terhadap kebakaran dibandingkan gambut yang masih dalam kondisi alami.

“Gambut yang sudah pernah dibuka lebih sensitif terhadap kebakaran, karena sudah terjadi gangguan dibandingkan dengan gambut yang belum dibuka. Oleh karena itu, pengelolaan gambut, tata guna lahan, dan aktivitas manusia di wilayah yang sudah pernah terbuka akan lebih sensitif terhadap terjadinya kebakaran,” ujar Bambang.

Penjelasan serupa disampaikan oleh Profesor Riset dan Ahli Klimatologi di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin. Menurut Erma, jika dilihat dari indeks Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), Papua, terutama bagian utara, justru menunjukkan tingkat panas yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan.

Namun, tingkat panas tersebut tidak berbanding lurus dengan sebaran karhutla. Erma mencatat bahwa Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat suhu yang relatif serupa. Namun, karhutla lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa panas dan kekeringan tidak serta merta menentukan lokasi terjadinya kebakaran. Ada faktor lain yang membuat suatu wilayah lebih rentan terhadap karhutla.

“Jika dilihat dari indeks panas dan kering, Kalimantan Timur, Barat, dan Selatan memiliki warna yang sama. Namun, karhutla lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat. Jadi, El Nino bukanlah faktor utama atau satu-satunya penyebab karhutla, terutama di Kalimantan Barat,” ujar Erma. Ia juga menambahkan bahwa Kalimantan memang termasuk wilayah yang sensitif terhadap El Nino. Karakteristik alamnya membuat wilayah tersebut lebih cepat merespons perubahan menuju kondisi kering. Erma mengatakan hal ini juga terlihat dalam kajian terhadap karhutla besar pada tahun 1997 dan 2015.

Erma memperkirakan bahwa El Nino akan semakin kuat pada bulan September dan Oktober 2026. Indonesia juga belum memasuki puncak fenomena ini, yang diprediksi akan terjadi pada Desember 2026. Artinya, risiko karhutla masih dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama ketika kondisi kering bertemu dengan sumber api, terutama yang berasal dari aktivitas manusia.

“Jika ada pemicu seperti ulah manusia, maka karhutla akan lebih sulit dipadamkan dalam beberapa bulan ke depan,” kata Erma.

Gambut Rusak Jadi Bahan Bakar Karhutla

El Nino dapat meningkatkan risiko melalui kondisi yang semakin kering, namun masalah lain muncul dari kondisi lahan, terutama gambut yang telah kehilangan fungsi hidrologis alaminya. Sejalan dengan pernyataan Bambang dan Erma, Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menyatakan bahwa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terkait dengan cuaca kering yang disebabkan oleh El Nino.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah banyaknya ekosistem gambut yang telah mengalami pengeringan, perubahan tutupan lahan, dan pembangunan kanal yang menyebabkan hilangnya kemampuan alami untuk menyimpan air.

“Dalam kondisi alami, gambut adalah ekosistem basah yang memiliki kapasitas besar untuk menyimpan air. Namun, saat dikeringkan, gambut kehilangan kemampuan tersebut dan menjadi material organik yang sangat mudah terbakar,” ujar Putra.

Data dari Pantau Gambut pada Januari-Juli 2026 menunjukkan terdapat 45.428 titik panas di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dari jumlah tersebut, 25.364 titik berada di area fungsi lindung ekosistem gambut, sementara 20.064 titik lainnya terletak di area fungsi budidaya.

Kalimantan menjadi salah satu wilayah dengan sebaran titik panas terbesar. Pantau Gambut mencatat 14.458 titik panas berada di Kalimantan Barat, 3.423 titik di Kalimantan Tengah, 193 titik di Kalimantan Selatan, 210 titik di Kalimantan Utara, dan 139 titik di Kalimantan Timur.

Menurut Putra, data tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kondisi iklim dan lahan. Kalimantan Barat saat ini merupakan wilayah dengan luas karhutla terbesar. Ia menjelaskan bahwa El Nino memang membuat cuaca lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran. Namun, gambut yang sudah dikeringkan dan mengalami degradasi menjadi jauh lebih mudah terbakar saat kondisi kering terjadi.

Temuan dari Pantau Gambut dalam studi “Dari Konsesi ke Konsekuensi” juga mengungkapkan masalah lain, yaitu praktik kanalisasi yang masih berlangsung. Dalam studi tersebut, Pantau Gambut menemukan jaringan kanal sepanjang 281.253,51 kilometer yang membentang di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

“Kami menemukan jaringan kanal sepanjang 281.253,51 km yang membentang di regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Angka ini setara dengan bolak-balik Banyuwangi-Merak via Tol Trans Jawa sebanyak lebih dari 120 kali,” ungkap Putra.

Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar dari ekosistem gambut, menyebabkan gambut kehilangan kelembapannya dan menjadi lebih mudah terbakar di tengah kondisi kering.

Risiko ini semakin meningkat ketika melihat sebaran titik panas di wilayah konsesi. Putra mencatat terdapat 10.510 titik panas di area dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan 3.384 titik panas lainnya di area dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Putra menegaskan bahwa kerusakan gambut tidak hanya membuat lahan lebih mudah terbakar, tetapi juga menyebabkan api lebih sulit untuk dikendalikan. Dalam kondisi alami, gambut yang basah menyimpan air sehingga berfungsi sebagai penghambat alami bagi api.

Namun, ketika air dikeluarkan melalui kanal, material organik gambut menjadi kering. Api dapat bergerak tidak hanya di permukaan, tetapi juga merambat hingga ke lapisan bawah gambut.

“Ketika air dikeluarkan melalui kanal, material organik gambut mengering. Api kemudian tidak hanya bergerak di permukaan, tetapi bisa merambat ke bawah permukaan gambut. Oleh karena itu, pemadaman di lahan gambut tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat. Api bisa tetap menyala dan menjalar di bawah tanah dan muncul kembali,” jelas Putra.

Putra menegaskan bahwa El Nino tidak menyebabkan kerusakan gambut. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika iklim yang mengubah pola curah hujan dan membuat beberapa wilayah menjadi lebih kering.

Dalam studi kerentanan karhutla Pantau Gambut, El Nino-Southern Oscillation (ENSO) bahkan disebut sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi variabilitas curah hujan dan kekeringan di Indonesia.

Di sisi lain, kerusakan gambut lebih berkaitan dengan intervensi manusia, termasuk aktivitas korporasi yang memerlukan pembukaan dan pengeringan lahan dalam skala besar. Ini termasuk pembangunan kanal, pembukaan hutan, perubahan tutupan lahan, hingga ekspansi perkebunan.

Selanjutnya, apa langkah mitigasi yang diambil pemerintah?

Langkah Mitigasi Pemerintah

Thomas dari Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system). Salah satu cara adalah melalui deteksi dan peringatan berdasarkan pemantauan hotspot dan fire spot yang tercatat dalam sistem Sipongi milik Kementerian Kehutanan.

Thomas menjelaskan bahwa informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera berkomunikasi dengan tim di lapangan. Ketika ditemukan titik yang berpotensi mengalami karhutla, tim darat akan diarahkan untuk melakukan patroli dan pengecekan.

Selain mengandalkan pemantauan titik panas, pemerintah juga melaksanakan kampanye bersama Masyarakat Peduli Api. Kampanye ini mencakup edukasi mengenai perubahan iklim serta pengendalian dan penanganan karhutla pada tahap awal.

Di sisi lain, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah pencegahan menghadapi dampak El Nino.

Pelaksanaan OMC dilakukan dengan memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas. Upaya ini, menurut Faisal, ditujukan untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.

“Kami menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelas Faisal.

Erma dari BRIN berpendapat bahwa mitigasi seharusnya tidak baru dilakukan setelah El Nino diumumkan. Ia menekankan bahwa potensi karhutla sebenarnya dapat diprediksi jauh sebelumnya berdasarkan data perubahan iklim yang tersedia.

Karena itu, pemerintah perlu terus menyesuaikan dan memperbarui data serta dokumen perencanaan agar strategi mitigasi dapat mengikuti perubahan kondisi iklim.

“Perbaikan tersebut harus ada dalam dokumen strategis, perencanaan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka menengah. Jangka menengah itu berarti 1 sampai 5 tahun ke depan harus diperbaiki dan di-adjust. Tiap tahun harus dua kali di-adjust. Karena bisa jadi dokumen itu sudah tidak berlaku lagi, terutama karena El Nino ini ditemukan tahun ini,” ungkap Erma.

Erma juga mengingatkan bahwa modifikasi cuaca memiliki keterbatasan. OMC memerlukan keberadaan awan yang dapat disemai. Jika kondisi atmosfer terlalu kering dan langit dalam keadaan cerah, teknologi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.

Oleh karena itu, menurut Erma, mitigasi tidak dapat hanya bergantung pada OMC ketika ancaman kekeringan sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, seperti pembangunan embung dan pengumpulan air hujan, sebagai bagian dari persiapan menghadapi anomali iklim yang ekstrem.

Persiapan ini semakin penting karena Indonesia diperkirakan akan menghadapi fenomena iklim ekstrem kembali dalam beberapa tahun mendatang.

Erma menambahkan bahwa mitigasi juga perlu memperhatikan aspek anggaran. Pemerintah harus menyiapkan pos anggaran kebencanaan berdasarkan penelitian dan proyeksi perubahan iklim, bukan hanya berdasarkan kondisi setelah bencana terjadi.

“Tidak ada cara lain selain pemerintah yang responsif dan menganggap hal ini sebagai emergency serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Erma.

Kritik mengenai cara penanganan kebakaran hutan dan lahan juga disampaikan oleh Bambang Hero. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih lebih sering turun tangan setelah kebakaran terjadi, alih-alih melakukan upaya pencegahan sejak awal.

Menurut Bambang, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merugikan masyarakat dan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan antarnegara ketika asap kebakaran melintasi batas wilayah.

Oleh karena itu, pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penanganan setelah kebakaran.

“Ketika ada kabupaten atau kota yang tidak mampu mengendalikan kebakaran yang merugikan masyarakat sendiri maupun orang lain, maka harus ada solusi yang diberikan dan tidak dibiarkan begitu saja. Kegiatan pengendalian yang mencakup pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran perlu dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab,” ujar Bambang.