BERITAKARAWANG.ID – PT Produksi Film Negara (PFN) mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas kehadirannya di industri bioskop dengan meluncurkan jaringan layar lebar baru bernama Sinewara. Inisiatif ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027, dengan proyek percontohan pertama yang akan dibangun di lahan PFN di Jalan Otista, Jakarta.
Namun, langkah ini muncul di tengah perubahan kebiasaan menonton masyarakat yang semakin beralih dari bioskop ke layanan streaming seperti Netflix. Dengan perkembangan ini, kehadiran bioskop baru milik negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan pertanyaan mengenai potensi dan risiko investasi dalam sektor ini.
Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, mengungkapkan bahwa tantangan utama industri film Indonesia saat ini bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan jumlah layar bioskop yang tersedia. Dalam pertemuan dengan Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI, Ifan menyebut bahwa Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 2.400 layar bioskop, angka yang jauh di bawah kebutuhan ideal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah Layar Bioskop di Indonesia Masih Minim
Ifan menjelaskan bahwa berdasarkan perbandingan per kapita dengan negara lain, idealnya Indonesia membutuhkan sekitar 20.000 layar bioskop. Target jangka menengah PFN adalah mencapai setengah dari angka tersebut, yaitu 10.000 layar. Menurutnya, ketimpangan dalam distribusi bioskop juga menjadi masalah, di mana hanya sekitar 25-30 persen kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki fasilitas bioskop.
“Hanya 115 daerah dari 514 kabupaten/kota yang memiliki bioskop,” lanjut Ifan, menyoroti pentingnya perluasan akses ke bioskop di daerah-daerah yang masih minim fasilitas.
Pembangunan Sinewara untuk Meningkatkan Akses Film
PFN merencanakan Sinewara sebagai jaringan bioskop yang akan membantu memperluas akses masyarakat di daerah yang belum memiliki bioskop. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menambah jumlah layar, tetapi juga sebagai jalur distribusi alternatif bagi film lokal, yang berpotensi membuka pasar baru di daerah.
Dalam konteks ini, keberadaan bioskop di daerah diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, tidak hanya dari penjualan tiket, tetapi juga berkontribusi pada sektor lain seperti pariwisata dan kuliner. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa model bisnis yang diterapkan dapat berkelanjutan dan tidak hanya sekadar membangun infrastruktur baru.
Peran Bioskop di Era Digital
Menurut pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, keberadaan layanan OTT tidak berarti bioskop kehilangan relevansinya. Ia menekankan bahwa keduanya menawarkan pengalaman yang berbeda, di mana bioskop memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif dengan kualitas audio dan visual yang lebih baik.
“Bioskop juga memiliki fungsi sosial yang tidak bisa digantikan oleh layanan streaming. Ini adalah ruang di mana orang berkumpul untuk menikmati film bersama,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan bioskop di luar Jawa sangat penting, mengingat akses internet yang masih belum merata di berbagai daerah.
Persoalan Harga dan Akses
Firman menegaskan bahwa PFN perlu memperhatikan struktur harga tiket agar dapat bersaing dengan biaya berlangganan OTT. Selain itu, aspek non-harga seperti kualitas pengalaman, fasilitas, dan suasana sosial di bioskop juga harus diperhatikan untuk menarik penonton.
“PFN harus menyediakan bioskop dengan harga tiket yang terjangkau dan menciptakan pengalaman yang tidak bisa didapatkan saat menonton di rumah,” tambahnya.
Strategi untuk Distribusi Film Lokal
Pengamat budaya dan film, Hikmat Darmawan, menilai bahwa langkah PFN untuk membangun jaringan bioskop adalah strategi yang tepat. Ia menekankan bahwa pergeseran PFN dari fokus produksi film ke pembangunan infrastruktur distribusi merupakan langkah yang lebih strategis untuk mendukung industri film lokal.
Secara keseluruhan, rencana PFN membangun jaringan bioskop Sinewara diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi film di Indonesia serta meningkatkan akses penonton ke film lokal. Dengan langkah ini, PFN berkomitmen untuk memperluas cakupan bioskop dan memastikan bahwa film Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
Hikmat menyatakan bahwa risiko dalam produksi film dengan investasi besar bisa menjadi tinggi jika PFN tidak memiliki dukungan dari ekosistem distribusi yang kuat. Untuk itu, pembangunan bioskop diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang yang akan memperkuat industri film nasional.
“Layanan OTT tidak akan sepenuhnya menggantikan aliran pendapatan untuk bioskop. Aliran pendapatan terbesar yang diharapkan, dan yang memang terjadi, adalah dari penjualan tiket untuk menonton film secara langsung,” ungkap Hikmat kepada , pada Kamis (20/8/2026).
Hikmat berpendapat bahwa masalah utama dalam industri film Indonesia terletak pada keterbatasan infrastruktur bioskop dan distribusi. Ia menekankan bahwa perluasan jaringan layar dapat mendatangkan pasar yang lebih luas, terutama untuk film lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan tempat tayang.
“Oleh karena itu, membangun jaringan bioskop milik BUMN sangat relevan. Banyak orang menganggap menonton film sebagai konsumsi tersier, padahal jika dilihat dari sudut pandang industri, ini adalah sektor padat karya yang dapat memberikan banyak aliran pendapatan jika industri perfilman berkembang,” tambahnya.
Namun, Hikmat juga menekankan bahwa model bisnis Sinewara harus berbeda dari bioskop yang saat ini ada di pusat perbelanjaan. Biaya lahan di daerah yang lebih rendah bisa menjadi salah satu keuntungan bagi model ini.
Ia juga berpendapat bahwa pendapatan bioskop tidak seharusnya hanya bergantung pada penjualan tiket. Pengelola bisa mengembangkan sumber pendapatan dari makanan dan minuman, kegiatan komunitas, hingga pemanfaatan aset pemerintah.
“Jika dilakukan secara profesional dan tepat, hal ini bisa saja tidak membebani negara. Jika pemerintah ingin memulai dengan memberikan modal awal, itu bisa menjadi investasi yang baik jika penanganan selanjutnya dilakukan dengan benar,” kata Hikmat.
Peluang Jaringan Bioskop Masih Ada
Di sisi lain, pengamat perfilman Indonesia, Yan Wijaya, menilai bahwa peluang bisnis untuk jaringan bioskop baru masih terbuka lebar. Ia melihat pertumbuhan bioskop independen sebagai salah satu indikator bahwa pasar film layar lebar belum kehilangan daya tariknya.
“Pembukaan jaringan bioskop baru masih memiliki potensi keuntungan jika dikelola dengan baik dan serius dalam jangka panjang. Saat ini, jumlah layar masih sangat terbatas, sekitar 2.200, padahal di era 1970-an kita pernah memiliki 5.000 bioskop,” jelas Yan kepada , pada Kamis (20/8/2026).
Yan mengusulkan agar jaringan bioskop di daerah memiliki setidaknya empat layar dengan kapasitas sekitar 100 kursi per layar. Menurutnya, harga tiket yang terjangkau bisa memperluas basis penonton sekaligus menciptakan pasar bagi film Indonesia.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengatur jeda waktu antara penayangan film di bioskop dan masuknya film ke platform OTT. Menurut Yan, film tidak seharusnya terlalu cepat berpindah ke layanan streaming karena akan mengurangi daya tarik penonton untuk datang ke bioskop.
Dari perspektif ekonomi, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, melihat peluang sekaligus risiko dalam rencana Sinewara. Ia menilai ketidakseimbangan jumlah layar memang membuat distribusi film lokal belum optimal, tetapi daya beli masyarakat di daerah harus menjadi perhatian utama.
“Ada peluang, tetapi sangat bergantung pada pemilihan lokasi dan kemampuan untuk mempertahankan jumlah penonton. Sinewara juga tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Sumber pendapatan perlu diperluas melalui sewa ruang, kegiatan komunitas, acara, atau aktivitas ekonomi kreatif lainnya,” ujar Yusuf kepada , pada Kamis (20/8/2026).
Yusuf menambahkan bahwa skema kerja sama antara PFN dengan pemerintah daerah, swasta, dan CSR dapat mengurangi beban pembiayaan BUMN. Namun, skema tersebut juga memiliki risiko karena komitmen dari pemerintah daerah dapat berubah dan dana CSR tidak selalu bersifat berkelanjutan.
“Tata kelola, evaluasi kinerja, dan skema keluar dari kerja sama juga harus dirancang dengan baik sejak awal agar aset ini tidak menjadi beban bagi BUMN,” jelasnya.
Yusuf berpendapat bahwa Sinewara sebaiknya tidak diposisikan sebagai pesaing langsung bagi OTT. Negara seharusnya mengambil peran di wilayah yang belum menarik bagi investor swasta karena daya belinya yang relatif rendah.
“Pemerintah juga bisa memberikan insentif agar sektor swasta mau masuk ke daerah yang belum terlayani, sambil memperkuat infrastruktur digital untuk memperluas akses ke layanan OTT. Kombinasi keduanya akan lebih efisien karena pasar tetap diberikan ruang untuk berkembang, sementara negara hadir di wilayah yang belum menarik secara komersial,” tandas Yusuf.
Dengan demikian, tantangan utama bagi Sinewara bukan hanya apakah masyarakat masih mau datang ke bioskop di era streaming, tetapi juga apakah PFN mampu membangun model bisnis yang sesuai dengan karakter pasar daerah, memperluas sumber pendapatan, dan memastikan bahwa investasi tersebut tidak menjadi beban baru bagi negara.
Jika berhasil, Sinewara bisa menjadi infrastruktur distribusi bagi film lokal sekaligus ruang bagi ekonomi kreatif di daerah. Namun, jika pembangunan hanya berfokus pada penambahan jumlah layar tanpa kajian pasar, tata kelola, dan model pendapatan yang jelas, maka ekspansi bisnis layar lebar ini berisiko menimbulkan masalah baru bagi industri film nasional.
FAQ
Apa itu Sinewara?
Sinewara adalah jaringan bioskop yang akan dibangun oleh PT Produksi Film Negara (PFN) untuk memperluas akses film di Indonesia.
Kapan Sinewara mulai beroperasi?
Proyek percontohan Sinewara direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2027.
Berapa jumlah layar bioskop yang ada di Indonesia saat ini?
Saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 2.400 layar bioskop, angka yang jauh di bawah kebutuhan ideal.
Mengapa perluasan bioskop penting?
Perluasan bioskop penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap film, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas bioskop.
Apa tantangan yang dihadapi oleh bioskop di era digital?
Tantangan utama adalah bersaing dengan layanan streaming dan menciptakan pengalaman menonton yang unik dan tidak dapat digantikan di bioskop.
