Kekeringan Melanda Kampung Koceak dan Wilayah Lain di Indonesia: Krisis Air Bersih Mengancam

BERITAKARAWANG.ID – Kampung Koceak, yang terletak di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, saat ini menghadapi masalah serius terkait kekeringan dan krisis air bersih. Meskipun berlokasi tidak jauh dari Jakarta, warga setempat harus berjuang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tini, salah satu penduduk, mengandalkan air dari toren bersama, karena sumber air di rumahnya sudah tidak mengalir lagi.

Setiap sore, Tini harus mengangkut air untuk memastikan semua kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi keesokan harinya. Ia bukanlah satu-satunya yang menghadapi masalah ini; ratusan warga Kampung Koceak mengalami hal serupa ketika musim kemarau tiba.

Kampung ini, yang berdekatan dengan aliran Sungai Cisadane dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, kini tengah mengalami krisis air bersih. Dalam situasi sulit ini, warga bergantung pada toren-toren yang disediakan pemerintah sejak kekeringan parah melanda pada tahun 2023.

Pada Rabu (12/8/2026), Ketua RW setempat, Nasrullah, menjelaskan bahwa krisis air bukanlah hal baru bagi warga. Kekeringan terparah sebelumnya terjadi pada tahun 2023, di mana pemerintah memasang toren berukuran besar di beberapa titik untuk menampung air yang dikirim oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak lainnya.

Memasuki Mei 2026, kekeringan kembali melanda. Awalnya, hanya sejumlah keluarga yang kehilangan sumber air, namun situasi ini berkembang hingga sekitar 60 rumah tidak lagi memiliki akses air bersih.

Toren yang dipasang sejak 2023 kini digunakan kembali. Selain dari BPBD, pasokan air juga disuplai oleh relawan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Palang Merah Indonesia (PMI), dan beberapa pihak lainnya. Warga yang rumahnya jauh dari toren bersama harus mencari alternatif lain, termasuk memanfaatkan sumber air dari tetangga.

“Kemarau ini musiman, sehingga mereka tidak kaget,” ujar Nasrullah.

Di RT 05, Ketua RT, Opuy, melaporkan bahwa awalnya 13 keluarga mengalami kekeringan, tetapi kini jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 30 kepala keluarga. Saat ini, warga mengandalkan pasokan air sebesar 10.000 liter yang dikirim setiap dua hari oleh BPBD. Jika toren kosong sebelum pengiriman berikutnya, Opuy bisa meminta tambahan pasokan dari pihak kelurahan.

Pada saat yang sama, mereka yang masih menggunakan sumur gali mengalami kesulitan. Sementara itu, mereka yang menggunakan sumur bor masih mendapatkan air, meski debitnya terbatas. “Sumur gali hanya dapat menghasilkan satu ember air sehari, yang hanya cukup untuk kebutuhan buang air kecil,” ungkap Opuy.

Kekeringan Meluas ke Berbagai Wilayah

Krisis air bersih di Kampung Koceak bukanlah kasus yang terisolasi. Di berbagai daerah lain, musim kemarau memaksa warga untuk beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan air. Di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kabupaten Jember, misalnya, kondisi serupa terjadi pada awal Juli.

Di sana, ratusan kepala keluarga harus berjalan hampir satu kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sumur-sumur gali yang biasanya menjadi sumber utama air telah kering. Ketua RT setempat, Insiana, menjelaskan bahwa fenomena ini berulang setiap musim kemarau, memaksa warga mencari air di luar lingkungan mereka.

“Setiap musim kemarau, air langsung hilang dan sumur-sumur kering. Kami bahkan harus mengambil air dari dekat TPA untuk memasak,” ungkap Insiana.

Kekeringan juga mengancam kehidupan petani di berbagai daerah. Di Gedebage, Kota Bandung, petani bernama Jajat dan Saepudin tidak dapat lagi mengandalkan lahan pertanian mereka karena kekurangan air membuat tanaman gagal panen.

“Sekitar satu hektare lahan saya gagal panen,” keluh Jajat. Tanaman tomat, kacang-kacangan, dan jagung yang ditanamnya telah mati. Tanah di lahan tersebut tampak kering, dan banyak tanaman tidak dapat diselamatkan.

Jajat menjelaskan bahwa tahun ini kondisi sangat berbeda dibandingkan dua tahun lalu ketika masih ada musim kemarau basah. Hujan tidak turun seperti biasanya, dan kekeringan mulai dirasakan sejak bulan April atau Mei.

Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, ratusan hektare sawah terancam gagal panen akibat kekurangan air. Beberapa lahan sawah telah mengering dan permukaan tanah bahkan retak. Petani Doglong melaporkan bahwa kondisi tanaman padi sudah layu dan menguning akibat cuaca panas.

“Tanaman padi sekarang sudah layu dan tanah sawah sudah kering, bahkan kondisinya retak-retak,” ujar Doglong.

Dampak Kekeringan di Berbagai Daerah

Kekeringan yang melanda Kampung Koceak, Jember, Bandung, dan Subang menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Di banyak daerah, berkurangnya ketersediaan air mulai mengganggu kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas pertanian.

Dari Aceh hingga Papua, berbagai wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Di Aceh Besar, pemerintah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering yang berdampak pada 170 kepala keluarga. Di Kabupaten Jembrana, Bali, sekitar 596 kepala keluarga juga terdampak. Sementara di Kabupaten Gorontalo Utara, 296 kepala keluarga mengalami kesulitan air bersih.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lonjakan kasus kekeringan tahun ini. Dari Januari hingga awal Agustus 2026, tercatat 87 bencana kekeringan, meningkat lebih dari 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kekeringan ini melanda 76 kabupaten di 21 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yaitu 31 kejadian di 22 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor juga mengalami dampak besar, dengan kekeringan yang terjadi tiga kali, mempengaruhi sekitar 28.281 kepala keluarga.

Fenomena kekeringan yang terjadi di Indonesia saat ini tampak terkait dengan El Nino 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa fenomena ini akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, dengan kemungkinan mencapai kategori kuat.

Selain itu, ada potensi fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif antara September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena ini diprediksi akan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi fenomena El Nino dengan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur atau Nino 3.4, yang telah tercatat melebihi 2 derajat Celsius. Kondisi ini berpotensi memicu kemarau yang lebih kering dan panjang serta meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah.

BMKG mencatat bahwa pada Dasarian I 2026, curah hujan di Indonesia didominasi oleh kategori rendah, mencakup hingga 90,79 persen wilayah. Hal ini sejalan dengan perkembangan musim, di mana 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi karhutla dan kekeringan sebagai isu yang perlu diantisipasi dengan serius. Pada akhir Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri dan kepala badan ke Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta untuk membahas langkah-langkah antisipasi terhadap dampak El Nino dan potensi karhutla akibat cuaca ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa rapat terbatas tersebut membahas langkah-langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem, terutama El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau. Ia menyoroti dua isu utama yang perlu diperhatikan, yaitu kekurangan air dan ancaman karhutla.

“Sumber daya air harus dikelola secara efisien untuk memastikan pasokan air bersih bagi rumah tangga, termasuk irigasi untuk sawah-sawah kita untuk meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian,” kata AHY saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejauh Mana El Nino Memengaruhi Ketersediaan Air?

Peneliti Ahli Utama di Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa, menjelaskan bahwa El Nino 2026 kembali menguji ketahanan sumber daya air di Indonesia. Fenomena ini berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan panjang, terutama di wilayah selatan khatulistiwa.

Akan tetapi, menurut Ignasius, kekeringan tidak hanya berarti berkurangnya curah hujan. Ini adalah rangkaian persoalan yang dimulai dari menurunnya debit sungai dan volume waduk, penurunan muka air tanah, hingga gagal panen dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan air bersih.

Ignasius menjelaskan bahwa El Nino mempengaruhi ketersediaan air melalui berkurangnya pembentukan awan hujan akibat perubahan suhu permukaan laut (Sea Surface Temperature/SST) di Pasifik Tengah serta penguatan sirkulasi Walker. Dampaknya dirasakan baik pada air permukaan maupun air tanah.

Pada air permukaan, debit sungai dapat menurun 30-70 persen. Beberapa waduk strategis, seperti Jatiluhur, Wonogiri, dan Gajah Mungkur, dilaporkan berada di bawah 40 persen kapasitas pada Agustus 2026. Hal ini dapat mengurangi pasokan air untuk kebutuhan irigasi dan layanan air minum.

Sementara itu, untuk air tanah, mata air di daerah pegunungan dapat surut lebih cepat. Sumur gali di wilayah pesisir dan dataran rendah juga berisiko mengalami penurunan muka air tanah. Di daerah yang sangat bergantung pada sumur, kondisi ini dapat mempercepat terjadinya krisis air bersih.

Ignasius menambahkan bahwa dampaknya dapat meluas ke sektor pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Di 12 provinsi yang rawan, potensi kehilangan produksi padi diperkirakan mencapai 1,2 juta ton, sementara sekitar 8,5 juta jiwa berpotensi mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

“Dampaknya sangat besar, di 12 provinsi rawan, potensi kehilangan produksi padi bisa mencapai 1,2 juta ton dan 8,5 juta jiwa berpotensi mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya kepada , Jumat (21/8/2026).

Meski demikian, Ignasius yang juga menjabat sebagai Direktur, International Centre for Tropical Ecohydrology and Sustainable Ecosystems (ICTES), menegaskan bahwa dampak kekeringan tidak selalu sama di setiap wilayah. Daerah dengan kondisi iklim dan curah hujan yang relatif serupa bisa mengalami tingkat kekeringan yang berbeda karena memiliki tingkat kerentanan yang berbeda pula.

Menurutnya, terdapat tiga faktor yang membuat suatu wilayah lebih rentan terhadap kekeringan, yaitu kondisi geologi dan hidrologi, ketergantungan pada sumber air tertentu, serta akses terhadap infrastruktur air.

Dari sisi geologi, misalnya, daerah karst seperti Gunungkidul memiliki kapasitas penyimpanan air yang berbeda dibandingkan dengan kawasan vulkanik di lereng Merbabu yang memiliki akuifer dalam.

Ketergantungan terhadap sumber air juga berperan penting. Wilayah yang hanya mengandalkan satu sungai akan lebih rentan ketika sungai tersebut mengering. Sebaliknya, daerah yang memiliki beragam sumber air, seperti waduk, air tanah, dan mata air, memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi kemarau.

Hal yang sama berlaku pada akses terhadap infrastruktur. Desa yang terhubung dengan jaringan PDAM masih memungkinkan untuk mendapatkan pasokan dari sumber air yang lebih jauh. Sedangkan desa yang hanya mengandalkan sumur akan lebih cepat mengalami krisis ketika sumber air lokal mengering.

“Jarak ke infrastruktur: desa yang terhubung dengan jaringan PDAM masih bisa disuplai dari sumber yang lebih jauh. Desa yang hanya mengandalkan sumur akan lebih cepat mengalami kekeringan,” ujarnya.

Di luar faktor iklim, Ignasius berpendapat bahwa tata kelola air menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah kekeringan akan berkembang menjadi krisis. Alokasi air yang tidak merata, kebocoran jaringan PDAM, dan kurangnya pengaturan giliran irigasi dapat memperburuk dampak kekeringan.

Kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan tutupan lahan juga berperan penting. DAS yang mengalami kerusakan membuat air hujan lebih banyak mengalir sebagai limpasan permukaan. Akibatnya, saat musim hujan, air dapat memicu banjir, tetapi cadangan air untuk musim kemarau menjadi sangat sedikit.

“Curah hujan memicu, tetapi tiga faktor di atas yang menentukan apakah ini menjadi bencana atau tidak,” kata Ignasius.

Selain tata kelola dan kondisi DAS, ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh pada ketahanan suatu wilayah. Minimnya embung, sumur resapan, dan jaringan pipa menyebabkan air hujan yang melimpah saat musim hujan tidak dapat disimpan dan disalurkan secara optimal saat kemarau.

Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan Peneliti BRIN, M. Fakhrudin. Ia mengungkapkan bahwa El Nino mengurangi intensitas hujan dan memengaruhi siklus hidrologi. Fenomena ini juga dapat meningkatkan penguapan sehingga cadangan air di sumber-sumbernya semakin berkurang.

Fakhrudin menambahkan, berkurangnya infiltrasi air hujan yang seharusnya menjadi cadangan saat musim kemarau juga dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan. Kawasan yang dulunya bervegetasi, misalnya, berubah menjadi permukiman sehingga kemampuan tanah dalam menyerap air pun berkurang. Minimnya infiltrasi juga dapat terjadi di daerah dengan topografi tinggi, yang membatasi kesempatan air untuk meresap.

“Ya, El Nino itu fenomena alam, fenomena alam yang memang dalam siklus hidrologi menyebabkan pengurangan hujan. Nah, dalam siklus hidrologi, ketika hujan sebagai sumbernya berkurang, otomatis proses-proses berikutnya juga akan berubah,” kata Fakhrudin kepada , Kamis (20/8/2026).

Dalam hal ini, Musdalifah Jamal, seorang pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menyatakan bahwa kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya disebabkan oleh faktor iklim, tetapi juga oleh buruknya pengelolaan dan tata ruang lingkungan. WALHI melihat bahwa ekosistem penting seperti kawasan karst, gambut, dan daerah aliran sungai masih dianggap sebagai objek eksploitasi.

Musdalifah menambahkan bahwa eksploitasi tersebut semakin memperburuk krisis air. Ekosistem gambut dan karst yang terjaga dengan baik berperan penting dalam menjaga ketersediaan air. Namun, tindakan eksploitasi yang dilakukan atas nama pembangunan dapat merusak fungsi ekosistem tersebut dan pada akhirnya meningkatkan risiko krisis air.

Menurut catatan WALHI, wilayah yang mengalami kekeringan parah mencakup Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kekeringan dan krisis air bersih juga sering terjadi di kawasan perkotaan.

“Kekeringan ini sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca,” jelas Musdalifah kepada , Rabu (12/8/2026).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah pos dibagikan oleh .id (@id)

El Nino Hanya Pemicu, Bukan Faktor Utama

Musim kemarau yang lebih panjang akibat El Nino tidak otomatis menyebabkan krisis air bersih. Namun, jika curah hujan tetap di bawah normal untuk waktu yang lama, rangkaian proses hidrologi akan mengancam pasokan air.

Ignasius dari BRIN menjelaskan bahwa kondisi ini berawal dari defisit neraca air. Fenomena El Nino menekan pembentukan awan konvektif sehingga curah hujan bisa turun antara 20–70 persen dari kondisi normal. Sedangkan, kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, hingga industri tetap tinggi, bahkan meningkat akibat tingginya evapotranspirasi.

“El Nino menekan pembentukan awan konvektif. Akibatnya, curah hujan turun 20–70 persen dari normal. Sementara itu, kebutuhan air untuk domestik, pertanian, dan industri tetap atau bahkan meningkat karena evapotranspirasi yang tinggi. Ini menciptakan defisit air,” jelas Ignasius kepada , Kamis (30/7/2026).

Defisit air yang berlangsung lama kemudian mengurangi kapasitas sumber air baku. Debit sungai menurun drastis, bahkan sungai-sungai kecil di beberapa wilayah dapat mengering.

Mata air dan embung juga lebih cepat mengalami penurunan karena tidak lagi menerima pasokan air hujan. Pada saat yang sama, muka air tanah ikut turun akibat pengambilan air yang semakin dalam, terutama di wilayah yang bergantung pada sumur.

Bukan hanya kuantitas air yang berkurang, tetapi kualitas air juga menurun. Ketika debit sungai mengecil, kemampuan badan air untuk mengencerkan berbagai pencemar berkurang sehingga konsentrasi polutan meningkat. Kondisi ini dapat diperparah oleh munculnya ledakan populasi alga dan bau pada badan air.

Ledakan populasi alga adalah fenomena pertumbuhan cepat dan tidak terkendali dari alga atau fitoplankton di perairan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan warna air dan menurunkan kadar oksigen.

“Saat debit kecil, daya tampung sungai berkurang. Konsentrasi polutan dari domestik dan pertanian menjadi lebih tinggi. Ledakan alga dan bau juga meningkat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kesulitan memproduksi air baku yang memenuhi standar kualitas,” ungkap Ignasius.

Dia menekankan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan kekeringan akhirnya berkembang menjadi krisis air bersih. Masalahnya tidak hanya terletak pada jumlah air yang semakin sedikit, tetapi juga pada kualitas air yang tersedia yang tidak lagi mencukupi atau memenuhi standar untuk digunakan oleh masyarakat.

“Secara umum, krisis bukan hanya ‘tidak ada air’, tetapi ‘tidak ada air yang layak dan cukup’,” tegasnya.

Menurut Ignasius, El Nino bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kekeringan di Indonesia. Ia memperkirakan bahwa sekitar 40 persen masalah kekeringan dipengaruhi oleh faktor iklim, sementara 60 persen lainnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

“Wilayah yang ‘aman’ bukan karena hujannya lebih banyak, tetapi karena daerah aliran sungainya lebih sehat, infrastrukturnya lebih siap, dan tata kelolanya lebih adil. Jika frekuensi El Nino yang kuat semakin meningkat, kita tidak bisa lagi bereaksi saat sumur sudah kering. Ketahanan air harus dibangun saat hujan masih turun,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia masih terjebak dalam paradigma flood to drought, yaitu kondisi di mana suatu wilayah berulang kali mengalami banjir pada musim hujan, tetapi justru mengalami kekurangan air saat musim kemarau.

Kondisi ini terjadi karena sebagian besar air hujan langsung mengalir sebagai limpasan menuju sungai dan laut, alih-alih disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kering.

“Kita ahli dalam penanganan banjir, tetapi lemah dalam water harvesting saat hujan. Air hujan saat musim penghujan dibuang ke laut, bukan disimpan di embung, danau, waduk, atau diinfiltrasikan,” jelas Ignasius.

Water harvesting atau pemanenan air hujan adalah usaha untuk menangkap dan menyimpan air hujan agar bisa dimanfaatkan kembali saat musim kemarau. Menurut Ignasius, praktik ini masih belum optimal di Indonesia.

Hal ini terlihat dari terbatasnya infrastruktur konservasi air, seperti embung desa, sumur resapan, dan sistem penampungan air hujan (rainwater harvesting/RWH), terutama di kawasan perkotaan.

Masalah ini diperparah oleh kerusakan daerah aliran sungai (DAS), yaitu kawasan yang menampung dan mengalirkan air hujan menuju sungai. Ignasius menyatakan bahwa kondisi DAS yang memburuk akibat erosi serta alih fungsi kawasan resapan menjadi permukiman dan kawasan industri menyebabkan lebih banyak air hujan berubah menjadi limpasan permukaan. Ini dapat memicu banjir saat musim hujan.

Sebaliknya, hanya sedikit air yang meresap ke dalam tanah. Akibatnya, cadangan air tanah yang seharusnya dapat menopang kebutuhan saat musim kemarau terus berkurang.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh eksploitasi air tanah, terutama di kawasan perkotaan dan industri. Ketika musim kemarau tiba, pengambilan air tanah justru meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Akibatnya, cadangan air semakin cepat menurun.

Dengan demikian, masalah kekeringan tidak bisa dilihat hanya sebagai dampak dari satu fenomena iklim. Perubahan tata guna lahan, kondisi DAS, kemampuan wilayah menyimpan air, hingga tingkat eksploitasi air tanah juga berkontribusi pada seberapa rentan suatu daerah menghadapi musim kemarau.

“‘Kondisi DAS + Perubahan Tata Guna Lahan’ adalah faktor utama yang menentukan kerentanan jangka panjang. Eksploitasi air tanah adalah penguat. El Nino hanya pemicu,” jelas Ignasius.

Upaya Pemerintah Menghadapi Kekeringan

Pemerintah serta sejumlah instansi lintas sektor melaksanakan berbagai langkah untuk mengatasi masalah kekeringan dan krisis air, mulai dari pembangunan sumur bor hingga optimalisasi bendungan, bendung, embung, dan waduk.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) contohnya, telah membangun 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114 ribu meter kubik per detik. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk bendungan, jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah (JIAT), dan sumur bor demi memperkuat ketahanan air nasional.

Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa pemerintah juga sedang mempercepat pembangunan 15 bendungan baru. Dengan penambahan ini, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 240 bendungan.

“Tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih bergantung pada pola tanam tadah hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino dan banjir akibat curah hujan tinggi,” ungkap Kurnia seperti yang dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan bahwa sumur bor masih dapat diandalkan untuk mengatasi kekeringan, karena neraca air tanah Indonesia secara umum masih surplus. Namun, pengeboran tidak dapat dilakukan sembarangan karena tidak semua wilayah memiliki potensi air tanah yang cukup.

Sebagian wilayah merupakan Bukan Cekungan Air Tanah (Non-CAT) yang memiliki potensi air tanah yang kecil hingga langka. Oleh karena itu, wilayah Non-CAT perlu melalui kajian hidrogeologi untuk menentukan kelayakan pengeboran. Pengambilan air tanah harus disesuaikan dengan potensinya agar tidak memicu eksploitasi berlebihan yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan.

Menurut Lana, penanganan kekeringan perlu dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengandalkan sumur bor serta teknologi seperti desalinasi air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan pemanenan air dari udara atau Atmospheric Water Harvesting (AWH), sesuai dengan karakteristik wilayah.

Sementara itu, dalam jangka menengah, pembangunan waduk, bendung, dan embung di daerah rawan kekeringan sangat penting untuk menampung air saat musim hujan dan menggunakannya saat kemarau.

Dalam jangka panjang, fungsi daerah imbuhan air tanah perlu dipulihkan melalui resapan buatan untuk mengoptimalkan pengisian akuifer dan menjaga baseflow sungai. Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan suplai air dari wilayah yang surplus menuju daerah yang rentan terhadap kekeringan.

Berbeda dengan pandangan pemerintah, Pengkampanye Ekosistem Esensial dan Pangan WALHI, Musdalifah Jamal, menilai bahwa distribusi air bersih selama masa kekeringan hanya merupakan respons sementara. Ia berpendapat bahwa pemerintah belum menyentuh akar permasalahan, termasuk eksploitasi ekosistem penting yang dapat memperparah krisis air.

Musdalifah menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap ekosistem penting. Ia juga menekankan bahwa kebijakan pembangunan dan investasi yang mengabaikan fungsi ekologis dapat meningkatkan risiko kekeringan.

“Sementara berbagai izin yang dianggap pemerintah sebagai program yang bisa menurunkan emisi dan menjawab masalah kekeringan, justru berkontribusi pada kekeringan itu sendiri. Jadi ada paradigma yang perlu diubah bahwa ekosistem penting memiliki fungsi ekologis yang tidak boleh kita rusak atau eksploitasi atas nama kepentingan investasi,” kata Musdalifah.