BERITAKARAWANG.ID – Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, baru saja menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholders untuk tahun 2026. Acara ini mengusung tema “Sinergi Forkopimda dan Stakeholders untuk Akselerasi Bontang Majlis Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan sambutan dari Wali Kota Neni Moerniaeni. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukanlah sekadar seremonial, melainkan menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di kota ini.
Agus Haris juga mengingatkan bahwa hasil dari rapat ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. “Setelah ini, kita perlu mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan apa, di mana, untuk siapa, berapa nilainya, kapan dilaksanakan, dan bagaimana mengukur tingkat keberhasilannya,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kota Bontang berharap forum ini dapat menghasilkan peta kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terstruktur, terutama untuk program-program tahun 2027 yang akan datang. “Kami ingin ada program-program yang bisa kita sepakati, dengan perusahaan yang menjadi mitra, perangkat daerah yang berfungsi sebagai penghubung, lokasi yang jelas, serta sasaran yang terukur dan indikator keberhasilannya,” ungkap Agus.
Dari Kota Terkaya Menuju Kesejahteraan Bersama
Agus Haris mengungkapkan ironi yang selama ini membayangi Bontang. Meskipun kota ini dikenal sebagai salah satu yang terkaya di Indonesia, dengan PDRB per kapita mencapai Rp363,4 juta, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi masalah serius. “Bontang adalah kota industri, namun tingkat penganggurannya cukup tinggi. Kita berada di peringkat ketiga sebagai kota terkaya, tetapi kemiskinannya juga mencolok,” jelasnya.
Namun, ada kabar baik. Dalam masa kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni, melalui kolaborasi dengan perusahaan, dua persoalan utama ini berhasil ditekan. “Kini pengangguran di Bontang sudah tidak ada. Kita bahkan mencatat angka pengangguran terendah di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan kemiskinan yang sebelumnya tertinggi, kini telah menurun dan berada di bawah rata-rata,” tambahnya.
Kepentingan Bersama untuk Tujuan Bersama
Agus menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. “Perusahaan memerlukan lingkungan usaha yang aman dan kondusif, pemerintah menginginkan pembangunan berkualitas, sementara masyarakat berhak atas kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga pihak ini harus bekerja sama, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam forum ini bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mengajak semua perusahaan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Kota Bontang.
Penguatan UMKM dan Peningkatan SDM
Pemerintah Bontang berkomitmen untuk memperkuat UMKM, kelompok nelayan, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi lokal dan potensi ekonomi lainnya. Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja serta mampu memanfaatkan pertumbuhan industri.
“Kami berharap TJSL tidak hanya menjadi solusi untuk masalah saat ini, tetapi juga mampu membangun kemandirian masyarakat di masa depan,” kata Agus.
Fokus pada Infrastruktur dan RTRW
Agus juga menekankan pentingnya penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar kepastian bagi dunia usaha. “RTRW adalah koridor pembangunan. Jika perencanaan tidak jelas, kita bisa terjebak dalam ketidakpastian,” keluhnya.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan hotel di rumah jabatan wali kota, mengingat banyak tamu dari pusat yang tidak menginap di Bontang. “Tamu-tamu kantor pusat, seperti Presiden dan Menteri, seringkali tidak bisa bermalam, sehingga kami merencanakan pembangunan hotel untuk menampung mereka,” lanjut Agus.
Rapat Forkopimda ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan daerah dan instansi terkait, termasuk Ketua DPRD Kota Bontang, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim, dan Kapolres Bontang. Juga hadir perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang.
FAQ
Apa tujuan dari Rapat Koordinasi Forkopimda di Bontang?
Tujuan dari Rapat Koordinasi Forkopimda adalah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam akselerasi pembangunan dan kesejahteraan warga.
Apa yang diharapkan dari hasil forum ini?
Diharapkan forum ini dapat menghasilkan peta kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terstruktur untuk program-program tahun 2027.
Bagaimana perkembangan ekonomi di Bontang saat ini?
Ekonomi Bontang menunjukkan perkembangan positif dengan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan melalui kolaborasi dengan perusahaan.
Apa yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan Bontang?
Pemerintah fokus pada penguatan UMKM, peningkatan kompetensi SDM, serta penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Siapa saja yang hadir dalam Rapat Forkopimda?
Rapat Forkopimda dihadiri oleh pimpinan daerah, instansi terkait, serta perwakilan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang.
